Senin, 04 April 2011

TUGAS MATA KULIAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

            Pembangunan Nasional tidak terlepas dari pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat, jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi, selaras serta seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala sisi pembangunan dan kehidupan masyarakat. Sedangkan di satu sisi jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan nasional, oleh karena itu kuantitas penduduk harus dapat dikendalikan.
            Pembangunan keluarga sejahtera bukan hanya semata-mata untuk pengaturan kelahiran tetapi juga untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera, terbukanya kiprah dan peran serta perempuan di dalam proses pembangunan. Pelaksanaan Program KB yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan ke­sejahteraan ibu dan anak, keluarga serta masyarakat pada umumnya, diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi ke­mampuan kenaikan produksi. Dengan demikian taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat diharapkan akan lebih me­ningkat.
Program keluarga berencana dilaksanakan atas prinsip dasar suka- rela serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan dan moral Pancasila. Dengan demikian maka bimbingan, pendidikan serta pengarahan amat diperlukan agar masyarakat dengan kesadarannya sendiri dapat menghargai dan menerima pola keluarga kecil sebagai salah satu langkah utama untuk me­ningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu pelaksanaan program keluarga berencana tidak hanya menyangkut masalah tekhnis medis semata, melainkan meliputi berbagai segi penting lainnya dalam tata hidup dan kehidupan masyarakat bersangkutan.





BAB II
PEMBAHASAN

2.1 DEFINISI KB
KB menurut UU No. 10 Tahun 1992 adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan jarak kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan keluarga kecil yang bahagia sejahtera. Menurut WHO (1970), merupakan tindakan pasangan suami istri atau individu untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kehamilan yang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Sedangkan pada 1997 WHO menyatakan bahwa KB adalah tindakan yang membantu suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kehamilan yang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kehamilan dalam hubungan dengan umur suami istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KB adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi.
2.2 SEJARAH PERKEMBANGAN PROGRAM KB DI INDONESIA
Dasar pemikiran lahirnya KB di Indonesia oleh karena adanya permasalahan kependudukan. Aspek-aspek yang penting dalam kependudukan adalah :
  1. Jumlah besarnya penduduk
  2. Jumlah pertumbuhan penduduk
  3. Jumlah kematian penduduk
  4. Jumlah kelahiran penduduk
  5. Jumlah perpindahan penduduk
Sebelum abad XX, di negara barat sudah ada usaha pencegahan kelangsungan hidup anak karena berbagai alasan. Caranya adalah dengan membunuh bayi yang sudah lahir, melakukan abortus dan mencegah atau mengatur kehamilan. KB di Indonesia dimulai pada awal abad XX.
Di Inggris, Maria Stopes menjalankan program ini lima tahun lebih dulu dibanding Sanger. Stoppes yang hidup pada kurun 1880 – 1950 merasa prihatin dengan kehidupan kaum buruh di Inggris saat itu. Kehidupan kaum buruh di Inggris kala itu sungguh jauh dari standar layak. Undang-undang perburuhan belum sempurna mengatur kesejahteraan para buruh sehingga kehidupan para buruh sangat miskin sekali dan serba kekurangan. Jam kerja yang cukup ketat membuat waktu istirahat buruh tersebut sedikit. Sungguh menyedihkan, selain kemiskinan, mereka pun memiliki banyak anak. Itu yang dilihat oleh Marie Stoppes yang juga seorang bidan. Keprihatinan Stoppes membuahkan pemikiran bahwa salah satu jalan yang bisa memperbaiki keadaan dan kehidupan para buruh tersebut adalah dengan melakukan pengaturan kelahiran. Saat itu di Inggris sudah dikenal pemakaian kondom. Selain itu, Stoppes juga memberikan pengetahuan kepada para buruh tersebut tentang cara pantang berkala.
Di Amerika Serikat, Margareth Sanger seorang juru rawat di Amerika yang pertama kali menggagas program pengendalian penduduk. Margareth yang hidup antara rentang waktu 1883 – 1966 mencanangkan program Birth Control. Memperoleh pengalaman dari Saddie Sachs, yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan. Dari pengalamannya sebagai juru rawat, Margaret sangat cukup mengetahui kebutuhan  ibu-ibu untuk tidak memiliki anak banyak karena alasan ekonomi, kesehatan dan sosial. Dari pengalamannya tersebut, kemudian ia terjun dalam gerakan Birth Control di Amerika. Program Birth Control yang digagasnya banyak mengalami tentangan dari beberapa pihak. Namun Margareth tetap gigih dan tidak putus asa. Ia mengajak para dokter dan juga bidan untuk bergabung dalam pergerakan tersebut. Ia pun kemudian belajar ke eropa mengenai alat kontrasepsi, dan menerbitkan sebuah buku berjudul “Family Limitation”. Penerbitan buku tersebut mendapat tentangan dari berbagai kalangan. Margareth kemudian ditangkap (meskipun akhirnya dibebaskan kembali) setelah menerbitkan buku tersebut. Margareth Sanger terus memperjuangkan program Birth control di Amerika. Dia membuka klinik Birth control pertama disana. Hal ini mendapat tentangan dari tokoh-tokoh setempat. Namun Margareth tidak putus asa. Meskipun dia ditangkap beberapa kali, Margareth terus berjuang. Hingga akhirnya perjuangan Margareth mulai menampakkan hasil.
Pada tahun 1921, kongres nasional pengaturan kelahiran pertama akhirnya diselenggarakan di Amerika. Hasilnya dibentuklah American Birth Control League. Dan Margareth Sanger diangkat sebagai ketuanya. Selanjutnya pada tahun 1923 mulai dibuka biro klinik pengaturan kelahiran. Hal ini membuka jalan terhadap pembukaan ratusan klinik sejenis di Amerika. Hal tersebut merupakan tonggak permulaan berdirinya KB.
2.3 KEGIATAN PROGRAM KB
Program keluarga berencana diantaranya meliputi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan pelayanan kontrasepsi.
1.      KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)
KIE adaah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan pesan dalam rangka meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, sikap, dan praktek KB sehingga tercapai peningkatan peserta baru dan membina kelestarian peserta KB. KIE KB ada 3 yaitu :
·        KIE Individu
Suatu proses KIE timbal balik secara langsung antara petugas KIE dengan individu sasaran program KB
·        KIE Kelompok
Suatu proses KIE timbal balik secara langsung antara petugas KIE dengan kelompok (2-15 orang)
·        KIE Massa
Suatu proses KIE tentang program KB yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam jumlah yang besar
2.      Pelayanan Kontrasepsi
Pelayanan kontrasepsi diarahkan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan maupun pemakaian alat kontrasepsi dan kemandirian dalam kegiatan pelayanan kontrasepsi maupun mengikuti acara kontrasepsi. Salah satu kebijakan dalam pelayanan kontrasepsi adalah mengusahakan tempat dan tenaga pelayanan kontrasepsi baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat serta mendekatkan tempat pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sekitarnya.
Bentuk pelayanan kontrasepsi ada 2, yaitu :
·        Pelayanan Statis
Pelayanan yang diberikan di tempat pelayanan menetap atau tidak bergeak seperti puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, rumah sakit, rumah sakit bersalin serta fasilitas pelayanan kesehatan lain.
·        Pelayanan Mobil
Pelayanan yang dilaksanakan tim mobil yang terdiri dari unsur BKKBN, dinkes, organisasi profesi, maupun aparatur Negara untuk menjangkau sasaran di tempat terdekat dengan tempat tinggal klien yang secara geografis sulit dijangkau dan aksesibilitas ke tempat pelayanan statis sangat rendah dan minimal.
2.4 SASARAN PROGRAM KB
Beberapa sasaran dalam program pelayanan KB, antara lain:
1.      Wanita usia subur (WUS)
Wanita dalam usia reproduktif yaitu usia 15-49 tahun baik yang berstatus kawin, janda, maupun yang belum menikah. Usia mempengaruhi kesuburan. Pada wanita usia kesuburan berlangsung lebih cepat. Puncak kesuburan ada pada rentang usia 20-29 tahun. Pada usia ini wanita memiliki kesempatan 95% untuk hamil. Pada usia 30-an prosentasenya menurun hingga 90%. Sedangkan memasuki usia 40, kesempatan hamil berkurang hingga menjadi 40%. Setelah usia 40 wanita hanya punya maksimal 10% kesempatan untuk hamil.
2.      Pasangan usia subur (PUS)
Pasangan usia subur merupakan sasaran utama dalam menekan angka kelahiran, karena dalm usia yang masih produktif itu sering tidak terkendali dalam melahirkan. Usia subur sangat berpotensi untuk berkembang biak. Lain halnya dengan pasangan yang sudah beranjak senja, mereka masih bisa memproduksi namun mengingat kondisi baik itu ekonomi dan lainnya, maka mereka dengan sendirinya bisa menekan angka kelahiran, dengan menunda kehamilan.
3.      Pria
Berbagai alat kontrasepsi disediakan pada saat pelayanan KB gratis tersebut, seperti IUD, suntikan dan susuk, serta kondom dan terserah kepada calon peserta KB cocoknya yang mana. Dilakukan juga kegiatan sosialisasi dan penyuluhan program vasektomi.
2.5 TUJUAN PROGRAM KB
Tujuan umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekutan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan,  peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Sedangkan tujuan program KB berdasarkan RENSTRA 2005-2009 meliputi:
  1. Keluarga dengan anak ideal
  2. Keluarga sehat
  3. Keluarga berpendidikan
  4. Keluarga sejahtera
  5. Keluarga berketahanan
  6. Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya
  7. Penduduk tumbuh seimbang (PTS)
Sehingga dapat dirumuskan dan disimpulkan tujuan program KB antara lain:
1.      Meningkatnya jumlah keluarga yang mampu melaksanakan prinsip pengasuhan dan penumbuhkembangan anak secara baik dan benar, mengakses informasi dan sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga
2.      Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku positif remaja tentang bahaya penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS serta menurunnya jumlah penduduk yang melangsungkan perkawinan dan hamil pada usia remaja
3.      Menurunnya persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB namun tidak terlayani KB (unmet need)
4.      Meningkatnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB
5.      Meningkatnya persentase pasangan usia subur yang ber-KB secara mandiri
6.      Meningkatnya jumlah lembaga, cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri
7.      Tersedianya data dan informasi keluarga menurut jenis kelamin serta makin mantapnya jaringan dan sistem informasi keluarga dan keluarga berencana.
2.6 JENIS DAN MACAM KB
Adapun jenis KB, dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, antara lain:
  1. Alamiah
Selama memberikan ASI, prolactin akan hambat estrogen untuk mematangkan telur sehingga tidak akan ada ovum yang bisa dibuahi oleh sperma.
  1. Sistem kalender (almanac sistem)
Di hari subur tidak boleh melakukan coitus (hubungan).
  1. Coitus interruptus (senggama terputus)
Melakukan coitus, pada saat mau ejakulasi penis di cabut dari vagina (lebih ke arah psikis pada wanita).
Sedangkan macam-macam KB, berdasarkan bentuk alat kontrasepsinya, adalah:
1.      Karet KB (kondom)
Terbuat dari karet tipis dan ada yang super tipis. Kelebihan karet bagian depan tidak boleh di gunting karena karet KB akan bocor. Tempat penampungan semen dibubuhi spermisida sehingga sperma mati semua. Sekali digunakan tidak boleh digunakan lagi.
  1. Diafragma = pessarium = femidom = karet KB wanita
Bahan dari karet juga (tidak terlalu tipis). Berbentuk mangkuk dan dimasukkan sendiri oleh individu pengguna ke dalam vagina sampai menutupi mulut rahim. Selesai digunakan di cabut kemudian bisa dicuci dan bisa digunakan kembali (asal tidak bocor).
  1. Pil KB
Ada beberapa macam dan isinya ada yang 21 pil + 7 pil placebo tidak berisi pil KB tapi glukosa atau pati/amillum dan isi pil yang 28. Penggunaan pil harus tiap hari. Melakukan coitus atau tidak pil tetap harus di minum. Digunakan setelah melakukan coitus. Usahakan setiap bulan ganti pil KB.
  1. Suntikan KB 
Bisa sekali suntik untuk 1 bulan atau yang 3 bulan sekali. Usahakan minta ganti suntikan setelah menggunakan yang 1 bulan atau 3 bulan sekali. Baik pil KB maupun suntikan KB merupakan kombinasi hormon progestrin (progesteron) dan estradiol (estrogen), bahkan kadang-kadang dibubuhi hormon androgen (testosteron). Jadi, harus berhati-hati.
  1. IUD (Intra Uterinecontraceptie Device)
Berbentuk spiral, huruf T atau angka 7. Terbuat dari bahan plastik, logam, logam anti karat dan kombinasi plastik dengan logam. Dimasukkan ke dalam rahim pada saat wanita sedang mengalami haid (menstruasi) agar pada saat penebalan dinding rahim. IUD tidak goyah pertama kali dipasang, ada yang sengaja tidak dimasukkan, yaitu benang agar selama seminggu tidak diijinkan melakukan coitus. Setelah seminggu baru benang akan dimasukkan ke dalam rahim. Kalau bisa setiap 3 bulan sekali kedudukan IUD ini di cek agar kedudukan tidak goyah.
  1. Spermisida (preparat vaginal) 
Bisa dalam bentuk tablet, krim, jelly, soap, foam. Diletakkan di vagina sampai larut baru melakukan coitus (hubungan). Sebelum digunakan di vagina sebaiknya digunakan/dioles ke tangan, bila tidak ada reaksi, baru boleh digunakan di vagina.
  1. Tissue KB 
Berupa tissue basah yang dimasukkan ke dalam vagina. Masyarakat indonesia kurang suka karena terlalu lama menunggu sampai tissue basah ini larut dalam vagina (bisa 30 menit s/d 1 jam). Diusulkan pabrik pembuat tissue KB ini agar bentuk dan ukuran diperkecil.
  1. Sterilisasi 
Pada wanita diikat atau dipotong tuba falopii (tubektomi). Pada pria diikat atau dipotong vas deferens (vasektomi). Harus ke 2 bagian yang diikat (KB sementara) atau dipotong (KB lestari).
  1. Susuk (Implan) KB
Terdapat 6 buah polietilen di pasang di bawah kulit, bentuk seperti kipas, dibuat insisi lengan kiri.
  1. Sistem bor 
Pada laki-laki dan baru beberapa negara yang mempopulerkan: RRC, India, Korea. Di bor dengan bor mata intan mulai bagian bawah penis dekat pangkal skrotum sampai tembus ke saluran urethra dan dipasangkan penutup (prop dari karet steril). Individu dapat memilih alat KB yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan selera individu masing-masing.
  1. Terapi hormon
Bisa untuk wanita dan pria. Diusahakan dari tanaman-tanaman yang bersifat KB. Famili Solanacea, biji pepaya (Carica papaya) (gossipol), lidah buaya (Aloe vera), nenas (Ananas spp.).
2.7 KONDISI KB DI INDONESIA
Program KB di Indonesia dimulai sekitar tahun 1957 dan resmi menjadi program Pemerintah pada tahun 1970. Pada awal mula keberadaan program KB di Indonesia, tentu banyak sekali lapisan masyarakat yang tidak setuju dan masih salah kaprah tentang kegunaan program ini. Ketidak tahuan masyarakat dan para tokoh-tokohnya membuat program ini ditolak mentah-mentah. Apalagi tokoh-tokoh agama yang kala itu masih menganggap KB adalah upaya pembunuhan calon bayi membuat masyarakat semakin berani menolak program ini. Namun seiring berjalannya waktu dan berkat hasil usaha keras dari para kader KB, akhirnya program KB di Indonesia kini dapat diterima. Bahkan, Indonesia pernah memiliki program keluarga berencana yang terbaik di dunia. Meski kini menghadapi tantangan desentralisasi, Indonesia masih jadi negara yang bisa dipelajari kesuksesannya. Indonesia dianggap berhasil melakukan konsolidasi dan melibatkan tokoh keagamaan, tokoh masyarakat, serta swasta dalam program KB walau struktur sosial ekonomi masyarakat masih beragam dengan kondisi geografis yang terpencar. Namun, kini, keberhasilan Indonesia dalam program KB mendapat tantangan cukup besar. Sejak sistem sentralisasi bergeser menjadi desentralisasi, banyak kepala daerah yang enggan mendukung program KB karena dianggap sebagai kegiatan menghambur-hamburkan uang. Pola pikir seperti itu merupakan cermin kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap peran KB. Hasil sensus penduduk 2010 di Indonesia menunjukkan gejala ledakan penduduk. Sepuluh tahun terakhir, penduduk bertambah 32,7 juta jiwa dan rata rata pertumbuhan 1,49 persen. Peningkatan itu setara jumlah penduduk Kanada dan lebih banyak dari penduduk Malaysia. Untuk itu, program KB di setiap daerah harus ditingkatkan dan harus bekerja keras untuk menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Lebih dari sekadar upaya kuantitatif untuk menurunkan angka kelahiran dan kematian, peran Keluarga Berencana sebenarnya bersifat kualitatif dalam hal perbaikan penanganan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Ini yang dicapai lewat pengaturan saat kehamilan, jarak kelahiran, dan jumlah anak.
2.8 EVALUASI PROGRAM KB
Keberhasilan program keluarga berencana (KB) di Indonesia sudah banyak diakui baik dalam maupun luar negeri. Namun demikian, dibalik semua keberhasilan tersebut masih dirasakan adanya kekurangan serta kendala dalam pelaksanaan program KB. Banyak kritik bermunculan terhadap cara-cara yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Beberapa diantaranya adalah kritik yang menyatakan bahwa pelaksanaan program KB pada dua dekade awal (1970-an dan 1980-an) tidak banyak memperhatikan hak-hak dasar penduduk, bahkan terkesan setengah memaksa. Semangat petugas untuk mencapai jumlah (kuantitas) akseptor sesuai dengan target sering menjadi motif utama, sehingga aspek kualitas pelayanan menjadi terabaikan. Aspek kesehatan ibu dan anak juga sangat sedikit diperhatikan. Selain itu, program KB yang dilakukan dianggap kurang memperhatikan kesetaraan gender. Sasaran program lebih banyak ditujukan kepada penduduk perempuan, sehingga tidak mengherankan jika partisipasi laki-laki dalam program KB masih sangat rendah. Tulisan ini mencoba untuk memberi sumbangan pemikiran dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Indonesia. Analisa dilakukan dengan melihat dampak program KB terhadap perubahan demografi di masa lalu, kini dan masa depan.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 2011 akan memprioritaskan tiga program peningkatan partisipasi KB, yaitu program KB bagi generasi muda memasuki usia nikah, program KB bagi penduduk miskin, dan program KB bagi penduduk di daerah terpencil dan perbatasan. Penekanan tiga prioritas program tersebut, karena sesuai hasil evaluasi pelayanan Program KB pada 2010, kepesertaan KB bagi kalangan penduduk miskin dinilai masih rendah, termasuk penduduk di daerah terpencil dan perbatasan, serta sosialisasi program bagi generasi muda menjelang usia nikah juga masih kurang. Dengan anggaran Program KB yang cukup, maka BKKBN akan mampu memenuhi target rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) periode 2009-2014 antara lain penurunan pertumbuhan penduduk dari 1,4 persen per tahun saat ini menjadi 1,1 persen pada 2014, serta penurunan angka kesuburan wanita (TFT- total fertility rate) dari 2,4 menjadi 2,1 pada 2014.
Keberhasilan program KB di Indonesia dalam menurunkan angka kelahiran dapat dilihat dari jumlah kelahiran yang tercegah sejak awal dilaksanakannya program KB pada tahun 1971. Beberapa pakar demografi memperkirakan, tanpa program KB jumlah penduduk tahun 2000 sekitar 280 juta. Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk hanya 206 juta. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ada sekitar 74 juta kelahiran yang dapat dicegah (birth averted) selama periode tersebut. Namun demikian keberhasilan tersebut di atas mulai mengalami penurunan sejak kewenangan pemerintah bidang Keluarga Berencana diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2003, sebagai konsekuensi dari perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dimana dilaksanakannya sistem otonomi daerah. Perubahan sistem pemerintahan tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program KB.
2.9 INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM KB
Indikator KB yang umum dipakai adalah:
1.      Pernah Pakai KB (Ever users)
Hasil Susenas 2004 menunjukkan bahwa 71,97% dari wanita yang berstatus kawin dan berusia 15 – 49 tahun di Indonesia pernah memakai suatu alat/cara KB. Berdasarkan tempat tinggal, persentase perempuan kawin usia 15 – 49 tahun yang pernah memakai suatu alat/cara KB hanya sedikit lebih tinggi di wilayah perkotaan daripada di wilayah perdesaan, walaupun tidak signifikan (73,15% versus 71,11%).  Menurut propinsi, persentase perempuan kawin usia 15 – 49 tahun yang pernah memakai suatu alat/cara KB bervariasi secara nyata antara 35,05% di Maluku dan 84,74% di Sulawesi Utara.
2.      Angka Prevalensi Kontrasepsi (CPR)
Hasil Susenas 2004 menunjukkan bahwa Angka Prevalensi Kontrasepsi Indonesia adalah 56,71%. Artinya satu diantara dua pasangan usia subur di Indonesia pada tahun 2004 sedang memaki sesuatu cara KB.  Perbedaan Angka Prevalensi Kontrasepsi di wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan amat kecil, yang menunjukkan bahwa strategi pendekatan program KB di daerah perkotaan dan pedesaaan hampir sama kuatnya. Menurut propinsi, Angka Prevalensi Kontrasepsi bervariasi secara nyata antara 26,05% di Maluku dan 71,42% di Sulawesi Utara.
3.      Kontraseptif mix
Hasil SDKI 2002 – 2003 menunjukkan bahwa bahwa sebagian besar PUS memakai suntikan (46,1%)  kemudian diikuti dengan pil (21,9%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar PUS memakai alat/cara KB modern jangka pendek yang sangat tergantung pada ketersediaan dan juga pada kedisiplinan penggunanya. Sangat disayangkan bahwa pemakai alat kontrasepsi pria (kondom dan sterilisasi pria) amat rendah. Hal ini menunjukkan masih adanya bias gender dalam hal pemakaian KB. Persentase pemakai alat/cara KB menurut alat/cara KB dan latar belakang karakteristik PUS (seperti umur isteri, pendidikan suami dan isteri, tempat tinggal, jumlah anak lahir hidup, dan tingkat kesejahteraan) juga dapat dihitung. Informasi seperti ini sangat bermanfaat dalam penajaman sasaran kebijakan pengendalian kelahiran.
3.0 HUBUNGAN PROGRAM KB DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk (terus menerus) meninngkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat “bawah” yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Pengimplementasikan kebijakan KB terhadap pemberdayaan masyarakat belum berperan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Kebijakan Nasional Keluarga Berencana terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Penggerakan dan Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang sampai saat ini diyakini mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam pelaksanaan program KB Nasional. Program-program yang ada dalam Program KB nasional merupakan program kemasyarakatan, yang hasilnya akan maksimal jika masyarakat sendiri ikut bergerak di dalamnya. Oleh sebab itu langkah penting dalam upaya untuk mencapai visi ” Seluruh Keluarga Ikut KB ” tentunya dengan melakukan Penggerakan dan pemberdayan masyarakat.
Secara umum penggerakan masyarakat itu mempunyai makna sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menumbuhkan motivasi pada masyarakat, untuk ikut terlibat secara aktif dalam melakukan upaya-upaya tertentu ke arah perubahan-perubahan yang positif pada diri manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam melakukan penggerakan masyarakat terdapat prinsip – prinsip yang perlu diperhatikan antara lain ;
1.      Program penggerakan bertolak dari kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat;
2.      Diupayakan untuk dapat memperbaiki mutu kehidupan masyarakat tanpa membebani dan meminta pengorbanan masyarakat;
3.      Masyarakat mempunyai hak menentukan atau memilih garis hidupnya sendiri;
4.      Harus mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat;
5.      Menolong dirinya sendiri (self help);
6.      Masyarakat adalah sumber daya yang terbesar;
7.      Program mencakup perubahan sikap dan kebiasaan.
Dalam melalukan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan pertama adalah mengenali kondisi dari masyarakat tersebut yaitu dengan :
1.        Mengenali karakteristik masyarakat yaitu dengan melihat bagaimana kondisi geografisnya, kesertaan hubungan sosialnya, sistem kelembagaannya, kecenderungan kondisi ekonominya, tingkatan pengetahuannya/pendidikannya dan bagaimana bentuk dari ketaatan masyarakatnya.
2.        Menggalang kesepakatan dengan berbagai tokoh masyarakat baik formal maupun non formal yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, bentuk kerjasamanya; bentuk kesepakatan dan tindakan yang akan dilakukan.
3.        Mengenali prioritas masyarakat
Dalam penggerakan dan pemberdayaan masyarakat mengenali prioritas masyarakat itu sangat penting dilakukan. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan mengeluarkan daya yang dimilikinya jika kegiatan –kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang penting dan dibutuhkan dalam kehidupannya.
4.        Kepemimpinan dalam menggerakan masyarakat
Kepemimpinan dalam menggerakkan masyarakat ini perlu dimiliki oleh seorang pemimpin wilayah. Seorang pemimpin yang tidak punya daya kepemimpian yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat akat sulit dalam melakukan penggerakan dan pemberdayaan. Oleh sebab itu kepemimpinan ini juga perlu dilihat dalam upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat.
Setelah mengenali kondisi masyarakat yang ada, maka proses selanjutnya yaitu
1.         Melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga masyarakat yang ada, dan melibatkan lembaga dan tokoh-tokoh tersebut dalam kegiatan – kegiatan program.
2.         Menfasilitasi masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan dengan harapan agar terjadi proses pembelajaran dan juga proses menolong diri sendiri,
3.         Menyenggarakan forum pertemuan kelompok-kelonmpok sebagai wahana untuk berdiskusi, saling berbagai pengalaman, mengemukakan masalah dan mencari solusi bersama.
4.         Penggalian dan pengembangan potensi masyarakat
5.         Penumbuhan dan pembentukan wadah dari kegiatan yang berasal dari pengembangan potensi masyarakat tersebut.
6.         Jika kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di suatu wilayah sebaiknya dilakukan pada cakupan masyarakat terkecil.
Penggerakan dan pemberdayaan Masyarakat di lapangan perlu dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu :
a.    Tahap Penjajagan
Pada awal penggerakan dan pemberdayaan masyarakat tahap penjajagan merupakan tahapan yang penting dilakukan karena dengan melakukan penjajagan maka kita akan tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan dan juga potensi apa yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dalam melakukan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat akan tepat sesuai dengan apa yang di harapkan. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah: Pengenalan Masalah dan Penentuan Prioritas Masalah , Identifikasi Potensi Masyarakat dan Sumber lainnya serta Pemecahan Masalah dan Pemikiran Alternatif Pemecahan Masalah
b.    Tahap Perencanaan
Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan kegiatan yaitu dengan membuat rumusan tujuan kegiatan, menyusun rencana kegiatan dan berikutnya melakukan pengorganisasian kegiatan.
c.    Tahap Persiapan Pelaksanaan
Tahap berikut yang dilakukan adalah persiapan untuk pelaksanaan yaitu dengan melakukan penyuluhan tentang kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya dilakukan orientasi dan latihan bagi petugas dan selanjutnya menyiapkan fisik dan non fisik untuk melaksanakan kegiatan.
d.    Tahap Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan
Tahap pelaksanaan kegiatan yang pertama adalah melakukan advokasi kepada penentu kebijakan, Toma-Toga dan komponen masyarakat lainnya yang mempunyai pengaruh dalam keberhasilan kegiatan, selanjutnya dilakukukan KIE dan KIP Konseling, melakukan pemberdayaan institusi masyarakat, dan akhirnya dilakukan pelayanan program.
e.       Monitoring dan Evaluasi
Setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi, ini dibutuhkan dalam upaya agar penggerakan dan pemberdayaan masyarakat ini dapat berhasil daya dan berhasil guna, sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah di rencanakan.
Prinsip dan langkah-langkah penggerakan dan pemberdayaan masyarakat ini penting dilakukan dalam pelaksanaan program KB Nasional. Jika penggerakan dan pemberdayaan masyarakat ini tidak dilakukan dengan tepat sesuai dengan kondisi wilayah yang ada, maka harapan untuk terwujudnya tujuan program KB Nasional kiranya tidak dapat segera tercapai, oleh sebab itu wajib bagi seluruh pengelola program KB Nasional khususnya di lini lapangan untuk mempunyai kompetensi dalam melakukan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat pada setiap kegiatan program.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat tersebut juga mencakup unsur penyediaan informasi, pemberian kesempatan, komunikasi, budaya, kerja sama, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan, memberikan teladan, melatih, memotivasi dan memberikan bantuan.
3.1 UPAYA PEMERINTAH MENSUKSESKAN KEMBALI PROGRAM KB
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pengampu program KB di Indonesia terus berusaha melakukan langkah-langkah yang lebih baik demi meraih kesuksesan pelaksanaan program KB sebagaimana pernah dicapai beberapa waktu yang lalu. Langkah tersebut adalah melalui Rebranding program KB yang dimaknai sebagai upaya pencitraan kembali program KB yang diarahkan untuk merevitalisasi program KB melalui pencitraan kelembagaan, pencitraan produk, pengelola program dan kesinambungan serta keberadaan program KB di seluruh wilayah Indonesia. Rebranding Program KB terdiri dari empat langkah yang akan ditempuh, yaitu
1.   Perubahan logo instansi dan perusahaan
Sebelumnya logo KB berupa gambar suami istri dengan menggandeng dua orang anak dalam bingkai padi dan kapas serta bertuliskan Keluarga Berencana di atasnya, maka sekarang ini logo KB terbagi atas dua macam, yakni logo institusi dan logo perusahaan. Logo institusi berupa gambar sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan 2 orang anak menyambut fajar baru yang berarti masa depan yang cerah. Fajar baru disimbolkan berupa garis lengkung yang melingkar di atasnya. Sementara logo perusahaan berupa gambar bapak ibu yang menggambarkan suami isteri yang bergerak dinamis dengan tulisan KB dalam bingkai lingkaran biru.
2.   Perubahan kebijakan dan kegiatan program pembangunan kependudukan yang dirahkan untuk mengatur pertumbuhan penduduk dan meningkatkan keluarga kecil berkualitas melalui berbagai tahapan yakni pengaturan kelahiran, meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), meningkatkan daya tahan dan ketahanan keluarga, memperkuat lembaga dan jaringan pelayanan KB.
3.   Perubahan visi dan misi BKKBN
Bila sebelumnya visi yang dibangun adalah ”Keluarga Berkualitas 2015” dengan misi ” Membangun setiap keluarga Indonesia untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhi hak-hak reproduksiya melalui pengembanga kebijakan, penyediaan layanan promosi, fasilitasi, perlindungan, informasi kependudukan dan keluarga, serta penguatan kelembagaan dan jejaring KB” maka sekarang ini visinya adalah ”Seluruh Keluarga Ikut KB” dengan misi ”Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera”.
4.   Perubahan manajemen program yang dititikberatkan pada ukuran kinerja. Seluruh BKKBN akan menggunakan basis Infirmation Technology (IT). Dengan berbasis IT maka website menjadi salah satu bagian utama dalam program KB.
Melalui rebranding program KB, diharapkan akan mampu menumbuhkan budaya kerja pada para pengelola program KB di tingkat pusat hingga daerah termasuk para Penyuluh KB. Dengan adanya budaya kerja baru yang dimulai dari spirit dan gairah baru, dipastikan akan berdampak positif pada program KB, bukan hanya karena pengelolaan menjadi lebih efektif dan efisien, tetapi juga akan meningkatkan outputs program seiring dengan meningkatnya intensitas Advokasi, KIE dan Konseling pada stakeholder maupun keluarga sasaran. Hasil kerja yang kurang optimal harus segera disikapi dengan kemauan kuat untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Program KB harus tetap jalan terus, karena program ini merupakan program yang sangat urgen untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitasnya. Dengan demikian, rebranding program KB merupakan strategi jitu untuk menggugah kembali semangat dan gairah kerja baru menuju budaya kerja yang lebih baik dengan achievment motivation yang lebih baik pula.







BAB III
PENUTUP

            Keluarga Berencana merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan jarak kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan keluarga kecil yang bahagia sejahtera. Berbagai strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan pemerintah dalam rangka mensukseskan program KB. Dengan diadakannya program KB diharapkan akan terjadi penurunan angka kematian ibu dan anak; penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; peningkatan kesejahteraan keluarga; peningkatan derajat kesehatan; peningkatan mutu dan layanan KB; peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM; pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan berjalan lancar.
            Pengimplementasikan kebijakan KB terhadap pemberdayaan masyarakat belum berperan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Kebijakan Nasional Keluarga Berencana terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Penggerakan dan Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang sampai saat ini diyakini mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam pelaksanaan program KB Nasional. Program-program yang ada dalam Program KB nasional merupakan program kemasyarakatan, yang hasilnya akan maksimal jika masyarakat sendiri ikut bergerak di dalamnya. Permasalahan tersebut harus segera ditangani jika pemerintah masih meletakkan program KB sebagai kebijakan kependudukan yang penting mengingat laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi.
            Beberapa tindakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk kembali mensukseskan program KB diantaranya dengan Rebranding program KB. Melalui rebranding program KB, diharapkan akan mampu menumbuhkan budaya kerja pada para pengelola program KB di tingkat pusat hingga daerah termasuk para Penyuluh KB. Hal ini dipastikan akan berdampak positif pada program KB, bukan hanya karena pengelolaan menjadi lebih efektif dan efisien, tetapi juga akan meningkatkan outputs program seiring dengan meningkatnya intensitas Advokasi, KIE dan Konseling pada stakeholder maupun keluarga sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Arjoso, S. 2005.Rencana Strategis BKKBN. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKKBN.
                .1981.Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana dan Program Kependudukan. Makalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia: Jakarta.
                .2009.Program KB di Indonesia. (http://www.lusa.web.id/program-kb-di-indonesia/, diakses pada 01 April 2011).